Jakarta, 11 Juni 2026, Program Doktor Ilmu Ekonomi kembali menyelenggarakan sidang disertasi yang mengangkat isu strategis di bidang kebijakan publik dan perpajakan. Pada kesempatan tersebut, Evan Arief Rosyidin Anwar (NIM 221022006005) menjalani sidang disertasi tertutup dengan konsentrasi Kebijakan Publik. Topik tersebut menjadi semakin relevan di tengah upaya pemerintah memperkuat fondasi fiskal nasional serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor perpajakan.

Sidang dilaksanakan pada Kamis, 11 Juni 2026, pukul 15.00-16.00 WIB, dengan menghadirkan tim penguji yang terdiri dari para akademisi dan pakar di bidang ekonomi serta kebijakan publik. Bertindak sebagai Ketua Penguji adalah Prof. Dr. Yolanda Masnita Siagian, CIRR, CMA, CPM, didampingi Prof. Dr. Eleonora Sofilda, M.Si selaku Promotor dan Dr. Tri Kunawangsih P., M.Si. sebagai Co-Promotor. Sementara itu, anggota tim penguji terdiri atas Dr. Dini Hariyanti, ME dan Dr. Sumiyarti, ME. Tugas notulen sidang dijalankan oleh Dr. Nurhayati.

Dalam penelitian tersebut, Evan Arief Rosyidin Anwar menyoroti pentingnya keseimbangan antara pendekatan penegakan hukum dan upaya peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, sekaligus menjadi referensi bagi regulator dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang berorientasi pada peningkatan penerimaan negara.

Selain memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu kebijakan publik dan ekonomi fiskal, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan nasional yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sidang disertasi ini menjadi bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam menghasilkan penelitian berkualitas yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang tata kelola fiskal dan reformasi kebijakan publik yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.